 |
| Drs Suparman MSi |
Suparman: "Apa Kami Jaga Hutan Saja?"
 |
| Hutan Lindung Foto: Internet |
 |
| Sawit Foto: Internet |
Kabupaten
Kapuas Hulu kenapa bisa dibangun perkebunan sawit? pada hal Kapuas Hulu
sudah ditetapkan sebagai kabupaten konserfasi. Hal ini mungkin menjadi
pertanyaan umum dikalangan masyarakat Kalbar dan khususnya Kapuas Hulu.
Menyikapi hal ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kapuas Hulu, Drs Suparman MSi memaparkan berkaitan dengan pola ruang di Kabupaten Kapuas Hulu, status pengelolaan hutan sebagian besarnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementrian Kehutanan. Dulunya keberadaan hutan yang digaungkan sebagai hutan lindung ini hanya beberapa titik saja di kecamatan-kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu. "Berdasarkan informasi terakhir, saat dulu kita mengusulkan hutan lindung itu DIKURANGI tetapi yang terjadi malah ditambah. Kawasan konserfasi jadi semakin besar, terlebih waktu masuk Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) itu (hutan lindu. red) jadi 800 ribu sekian hektar, dan masuk lagi Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) sekitar 132 ribuan sekian hekatar. Jadi yang dulunya hutan lindung yang sedikit selemit ini menjadi luas. Kawasan konserfasi kita itu kini hampir mencapai 2 juta hektar," ulas Suparman panjang lebar, saat lokakarya CoLUPSIA pekan lalu.
Sering ada anggapan, Lanjutnya, Pemerintah Daerah Kapuas Hulu ini kontradiktif dan tidak konsisten. Disatu sisi menyatakan diri kabupaten konserfasi, disisi lain menerima investasi kelapa sawit. "orang yang ngomong ini tidak paham, kita tidak mengotak atik hutan lindung, kita investasikan itu di areal APL, areal penggunaan lain. Apalagi itu (hutan lindung)kewenangan Pemerintah Pusat, jangankan untuk sawit dibangun untuk kepentingan umum dan jalan umum itu jadi perkara besar kok,"tutur Suparman dengan vokal.
"Kalau dinilai tidak konsisiten, dimana letaknya apakah kami disuruh jaga hutan saja. pembangunan sawit ini, tidak ada yang dirampas, tidak ada hak orang yang kami diambil," tegasnya.
Untuk itu, tambanya, diharapkan pemahaman akan hutan dan sawit harus betul-betul didalami. Pemda Kapuas Hulu, tidak kontradiktif.
Menyikapi hal ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kapuas Hulu, Drs Suparman MSi memaparkan berkaitan dengan pola ruang di Kabupaten Kapuas Hulu, status pengelolaan hutan sebagian besarnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementrian Kehutanan. Dulunya keberadaan hutan yang digaungkan sebagai hutan lindung ini hanya beberapa titik saja di kecamatan-kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu. "Berdasarkan informasi terakhir, saat dulu kita mengusulkan hutan lindung itu DIKURANGI tetapi yang terjadi malah ditambah. Kawasan konserfasi jadi semakin besar, terlebih waktu masuk Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) itu (hutan lindu. red) jadi 800 ribu sekian hektar, dan masuk lagi Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) sekitar 132 ribuan sekian hekatar. Jadi yang dulunya hutan lindung yang sedikit selemit ini menjadi luas. Kawasan konserfasi kita itu kini hampir mencapai 2 juta hektar," ulas Suparman panjang lebar, saat lokakarya CoLUPSIA pekan lalu.
Sering ada anggapan, Lanjutnya, Pemerintah Daerah Kapuas Hulu ini kontradiktif dan tidak konsisten. Disatu sisi menyatakan diri kabupaten konserfasi, disisi lain menerima investasi kelapa sawit. "orang yang ngomong ini tidak paham, kita tidak mengotak atik hutan lindung, kita investasikan itu di areal APL, areal penggunaan lain. Apalagi itu (hutan lindung)kewenangan Pemerintah Pusat, jangankan untuk sawit dibangun untuk kepentingan umum dan jalan umum itu jadi perkara besar kok,"tutur Suparman dengan vokal.
"Kalau dinilai tidak konsisiten, dimana letaknya apakah kami disuruh jaga hutan saja. pembangunan sawit ini, tidak ada yang dirampas, tidak ada hak orang yang kami diambil," tegasnya.
Untuk itu, tambanya, diharapkan pemahaman akan hutan dan sawit harus betul-betul didalami. Pemda Kapuas Hulu, tidak kontradiktif.