Hingga saat ini, diakui Adil, kesadaran
masyarakat untuk datang ke kantor masih kurang. Pada hal sejumlah upaya himbauan
sudah dilakukan secara nasional melalui televisi. "Kesadaran masyarakat di
sini masih kurang. Tapi kami tetap berupaya agar semua punya kartu JKN,
khususnya karyawan Perusahaan Daerah seperti PDAM, mereka sudah kami rujuk
untuk pengurusan administrasi ke BPJS," papar Adil.
Kedepannya, akan lebih diitensifkan lagi
sosialisasi dan kunjungan lapangan kepada masyarakat. Agar JKN bisa menyentuh
semua kalangan. "Turun kelapangan itu otomatis kami lakukan untuk
mengumpul pendaftar JKN. Selanjutnya kami juga akan menginformasikankan JKN
melalui radio. Sehingga upaya subsidi silang ini pun menjadi maksimal, mereka
yang kaya bantu yang miskin," ucap Adil.
Ia pun menjelaskan JKN mengupayakan kesehatan
kepada masyarakat dengan pelayanan medis yang berjenjang. Angsuran setiap
bulannya untuk Kelas III Rp 25.500,-/ orang, Kelas II Rp 45.500,-/orang, Kelas
I Rp 59.500,-/orang. Bagi masyarakat yang hendak membuat JKN, cukup membawa
Kartu Keluarga dengan Pas Foto ke BPJS Kapuas Hulu di RSUD dr Ahmad Diponegoro
Putussibau. Dalam penyetoran angsuran setiap bulannya, masyarakat bisa langsung
stor BNI atau BRI. "Semua jenis penyakit akan dilayani dengan JKN, cuma
bedaannya pada ruangan pelayanan," tutur Adil.
Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Agus
Mulyana SH MH menghimbau kepada masyarakat yang sebelumnya telah terdaftar
dalam Jamkesmas (jaminan kesehatan masyaraka) untuk mendaftarkan diri kembali
sebagai anggota BPJS.Karena mereka yang dapat Jamkesmas otomatis akan dapatkan
JKN. "Dengan demikian masyarakat dapat terlayani semuanya untuk berobat,
termasuk ketika ada persalinan," papar Wabup Agus.
Kepada Dinas Kesehatan harap segera diprogramkan untuk
sosialisasi kedaerah-daerah. Ini memang perlu kerja keras agar masyarakat lebih
tau program BJPS ini, tapi Pemkab Kapuas Hulu akan tetap membantu pihak Dinas
Kesehatan. "Diharapkan pada tahun 2015 seluruh masyarakat sudah miliki
JKN, tidak ada lagi masyarakat kita yang tidak terdaftar sebagai anggota
BPJS," tutup Wabup.